Negara dan Kesadaran Semu

 

A.        Eksistensi Negara dan Kesadaran Semu

            Adalah penting untuk memahami alasan mendasar dari eksistensi sebuah negara sebelum membahas hal-hal yang berkenaan dengan tugas, peran dan tanggungjawab negara. Alasan tersebut boleh jadi berbeda antara negara satu dengan lainnya, karena tidak terlepas dari kondisi historis yang melatarinya.

Urgensi terhadap masalah ini dikarenakan sikap acuh- tak acuh dari warga negara dalam kaitannya dengan memahami alasan yang mendasari kemunculan negaranya. Sikap-sikap seperti ini hanya akan mengantarkan rakyat yang diklaim dan mengklaim sebagai bagian dari negara tersebut menuju kehancuran. Dekadensi menuju kehancuran yang paling mudah terlihat adalah dengan membandingkan semangat antara generasi pejuang kemerdekaan suatu negara dengan generasi penikmat kemerdekaannya.

Kehancuran tersebut sebagian besarnya disebabkan rakyat dari negara tersebut hanya memiliki apa yang disebut Freire (1968) sebagai ‘kesadaran semu’. Dalam arti, kehadiran negara yang sifatnya given di dalam kehidupan kita yang sejak lahir sudah berada di dalam naungan sebuah negara, seringkali hanya menempatkan kita sebagai warga negara di posisi sebagai penuntut dan penonton. Disitulah letak kesadaran semu yang dimaksudkan oleh Freire.

             Dalam hal berdirinya negara
Indonesia sendiri, alasan mendasarnya sudah lama tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 di paragraf ke tiga. Yaitu, “ Atas berkat rahmat Allah…dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…”. Akan tetapi, berapa banyak warga negara
Indonesia sendiri yang memiliki kesadaran penuh terhadap esensi dari pernyataan tersebut baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Bahwa, setelah merdeka, kita sejak masih SD selalu diminta mengulang dan mendengar kembali isi pernyataan tersebut di setiap upacara Senin yang membosankan dan melelahkan, tapi tidak berbekas banyak bahkan mungkin hilang setelah kita dewasa. Itulah kesadaran semu.

            Setelah memahami alasan mendasar eksistensi sebuah negara, khususnya
Indonesia, alasan tersebut diperkuat dengan menetapkan tujuan eksistensinya yang jelas. Tujuan itupun sudah tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 paragraf ke empat. Yaitu ‘melindungi segenap bangsa
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ketiga tujuan tersebut diangkat dalam ranah politik-keamanan, sosial-ekonomi dan pendidikan-budaya”. Tapi, Lagi-lagi, masihkah kita sebagai warga negara
Indonesia pasca kemerdekaan, memiliki kesadaran penuh terhadap tujuan tersebut. Jika dibilang tidak berbekas banyak, alih-alih menyebutnya hilang. Itulah kesadaran semu.   

 

B.        Eksistensi Negara Dalam Perspektif Islam            Sebetulnya, tidak ada yang disebut negara dalam Islam. Karena negara muncul dari kondisi pergolakan di berbagai belahan dunia dalam sejarah. Dalam arti, dulu kita mengenal konsep imperium, lalu mengecil menjadi dinasti kerajaan atau dinasti kekhalifahan, dan mengecil lagi hingga menjadi apa yang dinamakan negara. Sementara, yang dikenal dalam Islam adalah pemerintahan, dengan ummat sebagai masyarakatnya.             Perbedaan keduanya amat jelas. Jika sebuah negara melakukan intervensi terhadap negara lain, maka bisa saja negara tersebut dituduh hendak menginvasi, mengakuisisi, pendudukan dan sejumlah istilah lainnya. Tapi, jika suatu pemerintah melakukan intervensi terhadap pemerintah lain, maka tidak dapat dituduh menginvasi atau mengakuisisi, yang ada hanyalah kontrol kekuasaan.             Jika Anda mengamati sejarah peperangan umat Islam pada masa Nabi dan sahabat berikut dampaknya terhadap perluasan wilayahnya, apakah itu disebut sebagai invasi, pendudukan atau kontrol kekuasaan. Dalam berbagai catatan sejarah ulama terdahulu, tidak satu pun ditemukan catatan bahwa Nabi Muhammad dan sahabat pernah mendeklarasikan sebuah negara, mereka membiarkan daerah tersebut sebagaimana aslinya, yaitu kota Syam, Syria, Mekah dan lainnya.Yang mereka lakukan setelah (katakan: menguasai) hanyalah mengendalikan ummatnya yang berada di masing-masing kota tersebut untuk senantiasa menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik dalam ibadah maupun muamalah, selesai. Itulah alasan mendasar adanya pemerintahan dalam Islam yang diemban oleh Nabi dan para sahabat ketika menjadi khalifah, terkait dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh penguasa langit dan bumi, yaitu beribadah kepada-Nya. Adapun fakta bahwa saat ini terdapat ratusan wilayah berstatus negara, boleh dibilang, itu merupakan efek kupu-kupu (butterfly effect atau dikenal juga dengan teori kekacauan) dari politik pecah-belah yang dilakukan berabad-abad lampau setelah keruntuhan Turki Usmani, yaitu memecah belah ummat.  

C.        Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kajian Ekonomi Islam            Ibnu Taimiyah sebagai seorang pemikir muslim yang luas ilmunya sudah lama merumuskan peran dan tanggung jawab pemerintah. Perumusan itu dibuat berdasarkan catatan peninggalan dari ulama-ulama sebelumnya perihal praktik pemerintahan sejak Nabi Muhammad hingga khalifah-khalifah terdahulu dalam sebuah buku yang terjemahan versi Indonesianya dimaknai sebagai ”Tanggung Jawab Negara Dalam Islam”. Dalam buku tersebut, ia menekankan bahwa pemerintah, yang tercermin dari khalifah dan setiap satuan aparat yang dipilihnya, merupakan pihak yang ditunjuk oleh ummat untuk melindungi ummat dalam kaitannya dengan penciptaan kemaslahatan di wilayah tersebut.             Dalam kaitannya dengan implementasi praktik maqoshid syariah yang berhubungan dengan aktifitas muamalah. Maka, keberadaan sebuah institusi pengawas dan pelindung (yang disebut dengan Al-Hisbah) dari model pengawasan yang sebelumnya bersifat sukarela, menjadi diperlukan. Pertimbangan Ibnu Taimiyah untuk menginstitusikan pengawas tersebut menjadi sebuah lembaga resmi disebabkan oleh kesulitan para Qadi (hakim di pasar) untuk mengawasi langsung berbagai situasi di pasar yang semakin bertambah banyak dan kompleks seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam.             Dengan keberadaan Al-Hisbah tersebut, pengawasan dan perlindungan langsung terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam aktifitas muamalah seperti perdagangan dan jual-beli dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan dan mengamankan akses konsumsi, produksi dan distribusi barang dan jasa di pasar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Qur’an dan Sunnah.             Selain itu, sebagian warisan pemikiran Al-Ghazali tentang pentingnya memelihara moral dan akhlak dari masing-masing individu muslim turut mendorong kemudahan implementasi pengawasan dan perlindungan yang dilakukan lembaga Al-Hisbah tersebut. Sehingga, nyaris dapat dikatakan tidak perlu membuat peraturan yang banyak untuk mengatur bagaimana setiap orang harus berlaku dalam aktifitas muamalahnya, karena sebagian besar orang boleh dikata memiliki kesadaran penuh untuk menjalankannya sesuai ajaran Islam. Kecuali untuk beberapa kasus yang mungkin baru ditemukan pada masa itu, sehingga perlu ada ijtihad dan keputusan peraturan mengenai hal tersebut, itupun juga dalam kerangka maslahat yang masih sejalan dengan maqoshid syariah.             Dengan dukungan akhlak yang bersifat endogenous di dalam diri sebagian orang tersebut, nyaris tidak diperlukan ketetapan mengenai harga yang adil. Kecuali pada beberapa kasus tertentu yang memang mau tidak mau harus ditetapkan oleh pemerintah demi menjamin kemaslahatan dan maqoshid syariah.

Dari ilustrasi di atas kita dapat mengkaji bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah bila dilihat dari kacamata ekonomi Islam di masa Ibnu Taimiyah secara umum. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana praktik dari peran dan tanggung jawab pemerintah di masa Ibnu Taimiyah tersebut dapat diaplikasikan di masa sekarang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s